BREBES - Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjuk Kabupaten Brebes sebagai pilot project atau proyek percontohan program penanggulangan kemiskinan terpadu.
Bahkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang meluncurkan sertifikasi hak atas tanah program nasional agraria (Prona) dan program lintas sektoral (Lintor) 2016.
Kepala BPN Kabupaten Brebes Gunung Jayalaksana mengatakan, melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes akan mensertifikasi 2.500 bidang prona dan 500 bidang lintor bagi warga miskin yang didanai APBN.
"Sebagai wujud nyata, BPN Brebes meluncurkan program sertifikasi tanah prona dan Prolin," ujar Gunung Jayalaksana kemarin.
Ia menjelaskan, sebanyak 2.500 bidang di 11 Kecamatan yang tersebar di 17 desa. Kecamatan yang mendapatkan prona yakni Banjarharjo, Ketanggungan, Bumiayu, Wanasari, Tanjung, Tonjong, Sirampog, Larangan, Bulakamba, Kersana dan Salem.
"Prona ini, tidak hanya sertifikasi tanah darat tetapi juga tanah pertanian," katanya.
Sedangkan untuk sertifikasi lintas sektoral sebanyak 500 bidang, yakni sertifikasi nelayan yang berkordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes.
Selain itu, pensertifikasian ini untuk Kecamatan Brebes, Bulakamba dan Tanjung untuk 7 desa.
"Bagi nelayan tangkap diprogramkan 100 bidang dan nelayan budidaya, juga 100 bidang," paparnya.
Prolin untuk sertifikasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kata Gunung, BPN menggandeng Dinas Koperasi dan UMKMKabupaten Brebes. Sebanyak 200 bidang diperuntukan bagi UKM di desa Bulusari Kecamatan Bulakamba.
Sedangkan sertifikasi tanah pertanian, lanjutnya, bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Brebes. Lintor sertifikasi tanah pertanian, di sasar untuk warga miskin di Desa Sisalam Kecamatan Ketanggungan dan Desa Grinting Kecamatan Bulakamba.
Sumber : Tribunnews.com
