SEMARANG – Wakil Bendahara Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jateng, Masyudi mengusulkan, pemerintah desa dilibatkan dalam perndistribusian gas ukuran 3 Kg. Bukannya tanpa alasan, distribusi yang saat ini sudah ada dinilai sering timbulkan permasalahan di tingkat konsumen.
Masyudi yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Demang Manunggal Kabupaten Grobogan ini, menilai persoalan tentang gas yang terjadi selalu sama dan berulang. Pertama, langkanya barang di waktu-waktu tertentu, semisal menjelang lebaran. Kedua, harga eceran yang melambung melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh kabupaten/kota.
“Sistim distribusi mestinya di tata ulang. Pemerintah desa bisa ikut ambil bagian dalam pendistribusiannya. Bisa dibuat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),” kata Masyudi, Senin (8/6).
Keuntungannya, lanjutnya, pemerintah desa memiliki data jumlah penduduk yang menjadi konsumen. Termasuk memahami kondisi geografis wilayahnya. Sehingga, akan ada kebijakan khusus terkiat pelayanan konsumen di daerah perbatasan.
Masyudi yang saat ini menjabat sebagai Kades Tegalsumur Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ini menjelaskan melambungnya harga eceran biasanya terjadi di wilayah pinggiran. Alasannya, jarak pangkalan dengan kosumen jauh. Harga eceran di konsumen kisaran Rp 17.000- Rp 20.000.
Langkah lain yang bisa dilakukan adalah rayonisasi pendistribusian gas bersubsidi tersebut. Melalui rayonoisasi maka tanggungjawab agen pada wilayah pendistribusiannya akan jelas. Dengan begitu, jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan di wilayah, akan lebih mudah mengatasinya.
Kondisi saat ini, agen mudah menjual barang bersubsisdi tersebut. Banyaknya pedagang eceran juga menyebabkan distribusi barang menjadi tidak berimbang. Ada wilayah yang pasokannya tinggi dan sebagian wilayah lain terjadi kekosongan.
Jika usulan ini disetujui pemerintah, maka harus ditindakanjuti dengan pembentukan BUMDes. Saat ini belum semua desa memilikinya.
(Hanung Soekendro/CN39/SM Network)
