SEMARANG – Usulan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jateng menjadikan BUMDes sebagai bagian distribusi gas ukuran 3 kg dinilai sebagai terobosan. Tak hanya sebagai solusi atas permasalahan distribusi gas, pemerintah desa juga akan memperoleh pemasukan finansial untuk memajukan wilayahnya.
Anggota B DPRD Jateng, Ahsin Makruf menjelaskan, distribusi gas mulai dari SPBE, distributor, pangkalan dan konsumen. Persoalannya, saat ini jumlah pangkalan sangat terbatas. Per kecamatan hanya 1-2 pangkalan. Padahal per pangkalan bertanggungjawab antara 9-12 desa. Faktor luasnya coverage area inilah yang menyebabkan tingginya harga di tingkat konsumen melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemkab/pemkot.
Harga eceran di tingkat konsumen rata-rata diatas Rp 18.000. Bahkan ada yang mencapai Rp 20.000 di wilayah perbatasan atau yang jauh dari pangkalan. Padahal, rata-rata HET yang ditetapkan pemkab/pemkot berkisar Rp 15 ribu.
“Menjadikan BUMDes sebagai pangkalan, jelas serbuah terobosan yang positif. Saya mendukung. Jika BUMDes sudah jadi pangkalan, tidak perlu lagi ada pengecer. Karena jarak dengan konsumen sudah dekat,” kata Ahsin, Rabu (10/6).
Menjadikan BUMDes sebagai pangkalan barang bersubsidi tersebut juga akan memajukan desa. Pertama, desa akan memiliki pemasukan dari usaha yang dijalankan. Kedua, perputaran uang yang biasanya diserap ke kota, akan kembali ke desa. Sehingga potensi perekonomian semakin besar.
Soal SDM, lanjut Politisi PAN ini, tidak menjadi kendala. Saat ini banyak warga desa lulusan sarjana yang merantau karena mencari kerja. Justru hal ini menjadi peluang untuk memberikan lapangan kerja di desa.
Sumber : suaramerdeka.com
