Jakarta -- Pabrik garmen Indonesia akan segera dibangun di Kamboja atas kerja sama antara PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan Kementerian Dalam Negeri Kamboja. Penandatanganan perjanjian naskah kerja sama dilakukan oleh Presiden Direktur PT Panen Lestari Bersama, anak perusahaan Sritex, Budi Susanto Soewono dengan Dirjen Logistik dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kamboja Jenderal Mao Bunarin pada 17 Februari 2016, demikian keterangan pers yang dilansir situs resmi Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (22/2).
Kedua pihak sepakat untuk membentuk perusahaan baru, Sritex (Cambodia) Ltd yang akan bertugas untuk melakukan penyediaan atau pembelian seragam bagi petugas Kepolisian Kamboja. Untuk itu, Sritex (Cambodia) Ltd juga ditugaskan untuk mendirikan pabrik garmen di Kamboja.
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kamboja Pitono Purnomo dan para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja. Dubes Pitono Purnomo dalam sambutannya mengungkapkan rasa gembira dan menyambut baik kerja sama antara Sritex dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja.
Menurut dia, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari peningkatan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara. Dia juga menyampaikan bahwa Sritex merupakan salah satu produsen garmen terbaik di Indonesia dan telah memiliki reputasi internasional. Untuk itu, dia berharap agar kerja sama tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan rencana.
Pitono menyebutkan bahwa kerja sama pembangunan pabrik garmen itu sebenarnya adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Kamboja di selasela rangkaian kegiatan Konferensi Asia-Afrika pada 2015.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam pernyataannya kepada pers seusai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyatakan harapannya agar pemerintah Kamboja dapat membeli pakaian seragam dan peralatan militer dari Indonesia, sebagai tindak lanjut dari rangkaian pelatihan yang diberikan Indonesia kepada sekitar 6.000 personel militer Kamboja dalam kerangka program bantuan peningkatan kapasitas.
Dengan disepakatinya pendirian Sritex (Cambodia) Ltd, Pemerintah Kamboja telah menyatakan komitmen untuk membeli seragam polisi yang diproduksi oleh Sritex di Indonesia sebelum berdirinya pabrik garmen yang baru di Kamboja.
Pada kesempatan lain, terkait dengaq TPT, Paket kebijakan ekonomi yang digelontorkan pemerintah dirasa mampu menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, setelah paket kebijakan ekonomi ini lahir, gelombang PHK di sektor TPT berhenti.
Menurut Ade, beberapa paket kebijakan yang bersinggungan dengan sektor TPT dinilai mampu mengantisipasi PHK di tengah perekonomian global yang belum stabil. Salah satunya adalah kebijakan tentang kepastian hukum dan kepastian usaha yang mema'ngkas waktu perizinan investasi dari hitungan berbulanbulan menjadi hitungan hari.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga dinilai berdampak baik pada industri TPT yang notabene merupakan industri padat karya. "Pengupahan juga sudah baik. Hanya saja beberapa daerah belum bisa 100 persen mengimplementasikannya, karena keluarnya PP dan ketentuan pengupahan sangat mepet," ujar Ade.
Menurutnya, daerah yang sudah mengimplementasikan 100 persen pengupahan dalam PP tersebut adalah Jawa Barat, lima kota di Jawa Tengah dan lima kota di Jawa Timur. Ade menyampaikan, tidak terjadi gelombang PHK di sektor industri TPT sejak kuartal IV Tahun 2015 hingga awal 2016. "Tidak ada PHK, malah penyerapan tenaga kerja di sektor ini terus bertambah," tegas Ade.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian membantah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pabrik perakitan kendaraan bermotor jenis niaga merek Mitsubishi PT Krama Yudha Ratu Motor (KRM). Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menegaskan, Mitsubishi beritahu pihaknya bahwa tidak ada PHK di KRM.
Putu menambahkan, kalaupu nada, PHK tersebut bersifat sukarela, karena perusahaan berencana mengalihkan beberapa tenaga kerjanya ke pabrik baru di PT Mitsubishi Motors Kramayudha (MMKI). Menurut Putu, pabrik tersebut rencananya akan mulai beroperasi pada Semester I Tahun 2017.
Sumber : Neraca
