Jakarta -- Analisis politik dan ekonomi global dari Universitas Indonesia (UI) Baginda Siahaan menilai turunnya realisasi penerimaan pajak pada kuartal I tahun ini masih dalam batas kewajaran.
Perlambatan ekonomi dunia dianggap menjadi faktor penyebab turunnya pemasukan negara dari sektor pajak.
“Saya melihat gini, lebih ke logika target pajak tinggi itu tercapai karena adanya pendapatan masyarakat. Kalau ekonomi dunia melesu, tapi target pajak tinggi, otomatis produksi berkurang terutama sektor migas," kata Baginda saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/4).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah menetapkan target pendapatan sebesar Rp1.822,5 triliun yang Rp1.360,1 triliun diantaranya diperoleh dari penerimaan pajak.
Sementara itu, pada akhir Maret 2016 ini Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak baru mencapai Rp194 triliun, atau Rp4 triliun lebih rendah dari periode yang sama tahun 2015.
Oleh karenanya, Baginda mengatakan pemerintah semestinya mulai mencari pendapatan negara dari sektor selain pajak.
Salah satunya dengan menaikkan nilai tambah dari barang-barang produksi atau sumber daya alam.
Misalnya, Bagina menyebutkan untuk minyak bumi atau gas bisa diubah menjadi bentuk oli.
“Bisa enggak seperti itu agar ada nilai tambahnya,” katanya.
Selain menaikkan nilai tambah, dia mengatakan pemerintah juga bisa meningkatkan penerimaan dari sektor ekonomi kreatif. Selama ini, sektor ekonomi kreatif dinilai belum maksimal didorong ke dunia internasional.
Tak hanya itu, untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor non pajak, Baginda melihat pemerintah bisa mulai menyasar pasar-pasar perdagangan internasional yang non konvensional.
“Kalau selama ini berfokus ke Eropa, bisa enggak mulai dialihkan ke sana? Bisa mendapatkan pendapatan negara kalau memang perdagangan terjalin dengan baik,” tuturnya.
Meski demikian, Baginda mengatakan langkah-langkah diatas termasuk upaya jangka panjang dalam meningkatkan pendapatan negara sektor non pajak. Sementara itu, untuk langkah pendeknya, dia menilai upaya yang hendak dilakukan pemerintah saat ini, seperti efisiensi pembelanjaan, sudah tepat.
“Memang hal yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah melakukan penghematan belanja, untuk yang non prioritas dialihkan ke prioritas,” kata Baginda.
Di samping itu, efisiensi bisa juga dilakukan dengan mengintegrasikan atau melebur lembaga negara dengan fungsi dan kewenangan yang kurang maksimal.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah berencana untuk melakukan efisiensi belanja di kementerian dan lembaga untuk menekan pengeluaran, akibat rendahnya pendapatan negara.
“Kami sampaikan ke Presiden akan ada program untuk efisiensi belanja, baik kementerian lembaga di pusat dan daerah maupun subsidi,” kata Bambang, Senin (4/4).
Sumber : CNN Indonesia
