SEMARANG – Pertamina dinilai tidak tegas dalam menghadapi agen dan pangkalan elpiji nakal yang mengoplos elpiji 12 kg dengan 3 kg. Sanksi yang diberikan terlalu ringan, tak memiliki efek jera.
“Pertamina jangan hanya menghentikan pasokan elpiji selama sebulan, tapi harus berani mencabut izin agen dan pangkalan nakal,” kata Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani, kemarin.
Praktik oplosan, menurut Chamim, tidak bisa ditolerir karena dalam elpiji 3 kg terdapat uang rakyat dalam bentuk subsidi. Oleh karena itu sanksi bagi pengoplos harus lebih tegas dan disidik lebih lanjut sampai ke pengadilan.
Politisi PKB tersebut, mengapresiasi langkah Pertamina yang melakukan inspeksi mendadak ke beberapa agen dan pangkalan elpiji 3 kg di beberapa daerah guna mensikapi kelangkaan di pasaran. Hasilnya, sebanyak 22 agen dikenai sanksi berupa penghentian pasokan selama satu bulan, dan pemutusan hubungan usaha bagi 10 pangkalan.
Saat ini harga elpiji 3 kg sudah mencapai Rp 20.000, bahkan di Delanggu mencapai Rp 25.000. Harga tersebut jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan gubernur dalam keputusan No 541/15/2015, yakni sebesar Rp 14.250 untuk agen dan Rp. 15.500 untuk pangkalan.
“Pelanggaran penjualan di atas HET diberikan sanksi pembinaan dengan penghentian pasokan masih bisa diterima. Itupun kalau masih berulang juga harus diambil tindakan lebih tegas,” tegasnya.
Menurutnya, Pertamina sebaiknya transparan dengan mengungkap agen dan distributor yang diberi sanksi. Karena transparansi tersebut juga merupakan sanksi bentuk lain yang harus diketahui masyarakat. Terus terulangnya kelangkaan elpiji di provinsi ini, harus disikapi tidak hanya dengan melakukan operasi pasar. Pertamina harus memperbaiki tata niaga elpiji 3 kg.
“Tata niaga harus diperbaiki dan dilakukan pengawasan ketat terutama distribusinya, meskipun akan dilakukan penambahan pasokan sebesar 12 persen menjelang puasa dan Lebaran,” ujarnya.
Langkah lain yang harus dilakukan Pertamina, yakni dengan menambah atau meratakan sebaran pangkalan sampai ke desa desa atau kelurahan. Saat ini dinilai masih terpusat di kecamatan.
“Di Jawa Tengah saat ini terdapat 345 agen dan 27.304 pangkalan. Keberadaan pangkalan sebanyak itu tidak merata sehingga di beberapa daerah sering kesulitan mendapatkan suplai elpiji, sebab di Jawa Tengah ada 7.809 desa dan 573 kecamatan,” paparnya.
(Fani Ayudea/CN39/SM Network)
sumber: suaramerdeka.com
